Versi saya tentu.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR dan MPR dan DPRD, Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, atau singkatnya Pemilu dan Pilkada, dicerca atau tidak harus diakui merupakan salah satu penentu penting dalam perkembangan kondisi negara, daerah dan masyarakat dalam tahun-tahun ke depan.

Dapat dimengerti ada beberapa benak yang pesimis dengan pemilu dan pilkada. Pembodohan politik selama lebih dari 30 tahun dan fluktuasi kondisi kehidupan rakyat yang terkadang membuat prihatin memang menggiring sebagian kita kepada sikap apatis dan mencela terhadap proses politik di negara ini.

Demokrasi kita memang sudah berlangsung lama dalam nama, namun baru dalam praktek. Meski demikian, demokrasi negara ini telah memberikan beberapa hasil yang melebihi bahkan dedengkot demokrasi seperti Amerika Serikat. Misalnya pada sisi gender, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang pernah memiliki pemimpin wanita (walau bukan dari hasil pemilihan langsung). Indonesia juga pernah dipimpin sosok yang difabel secara fisik namun tetap brilian (menurut sebagian pemilihnya) secara batin.

Tapi memang, demokrasi bukan tujuan, demokrasi adalah cara. Tujuannya tetap sama dengan tujuan utama adanya sebuah negara. Yaitu kemakmuran rakyatnya. Itu, mungkin belum sepenuhnya terjadi di sini.

***

Kembali ke awal pembicaraan, yaitu Pemilu dan Pilkada 2009.

Saya kebetulan menjadi warga negara Indonesia yang hidup dengan air, udara dan tanah Kalimantan Selatan. Sementara KTP saya menyatakan saya berdomisili di Kabupaten Banjar. Ketiganya akan mengadakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah pada rentang waktu 2009 - 2010.

Pada 2004 lalu, saya masih berprofesi sebagai jurnalis, akibatnya, saya tidak mengikuti Pemilihan Presiden putaran kedua karena kesibukan liputan. Namun saya masih memilih saat putaran pertama dan juga pemilihan anggota legislatif. Saya HARUS memilih waktu itu karena itu merupakan momen pertama saya mengambil hak saya sebagai warga negara yang memiliki hak pilih.

Lalu bagaimana dengan 2009?

Mari kita mulai dengan membahas kemungkinan pilihan saya pada partai politik. Sebagai manusia Indonesia angkatan 80-an, saya menikmati pendidikan pada rentang tahun 90an hingga 2000an sekarang. Sama seperti sebagian angkatan saya, pada awal-awal reformasi, saya sempat terpesona pada Partai Keadilan Sejahtera. Dengan citra mereka yang muda, bersih, dan pembaharu.

Namun selama ini, saya melihat PKS masih belum dapat berbuat banyak. Kecenderungan ekslusivitas mereka justru menghambat mereka membuat perubahan itu sendiri (jika memang perubahan yang mereka inginkan). Kader-kader PKS di legislatif maupun di eksekutif (terpilih pada pilkada) cenderung dikucilkan karena kesan ‘kami bersih ente kotor’ yang mereka tampilkan. Siapa pula yang rela dipandang jelek meskipun mungkin benar jelek?

Akibatnya, agenda perbaikan yang dibawa PKS sulit berjalan karena tidak mendapat dukungan dari rekan-rekan mereka dari partai lain di legisatif ataupun eksekutif. Sulitnya, jika PKS berkompromi dan berkoalisi dengan mereka, citra mereka yang bersih, baik, dapat dipercaya selama ini juga akan rusak di mata pemilihnya. Simalakama, namun biarkan itu jadi masalah PKS.

Seperti kata AntoBilang: Koalisi partai adalah penghianatan pertama Partai Politik terhadap Pemilihnya.

Sekarang Partai Golkar. Sebagai partai yang awalnya hancur lebur bersama dengan ambruknya orde baru, Partai ini harus mendapat penghargaan tertinggi dalam politik Indonesia karena berhasil bangkit dan bahkan meraih suara terbanyak pada pemilu 2004. Kader-kader golkar, harus saya akui memang politikus ulung.

Partai Golkar, dengan modalnya sebagai organisasi politik tua, memiliki akar yang kuat hingga ke daerah. Kader mereka beragam, mulai dari angkatan baru yang berasal dari kampus, maupun organisasi kepemudaan, praktisi hukum, pengusaha mapan, hingga tokoh masyarakat setempat.

Karena itu, Golkar termasuk solid sebagai sebuah partai. Mereka memiliki susunan organisasi yang jelas. Tidak seperti partai politik lain yang bahkan kantornya sulit ditemukan.

Namun berdasarkan penilaian saya, Golkar terlalu dekat dengan pelaku usaha. Memang dari sisi partai ini menguntungkan. Pengusaha dapat menjadi sumber daya yang tidak terbatas bagi ekspansi politis. Di sisi sebaliknya, mau tidak mau akan muncul semacam keharusan berterima kasih. Caranya? Tentu melalui kebijakan politik.

Akibatnya arah politik Partai Golkar saya nilai cenderung pada kepentingan ekonomi pemodal besar. Itu, terkadang menyulitkan bagi yang bukan pengusaha besar.

Kemudian kita ke Partai berbasis agama. Sebut saja PPP, PKB, PBR, PDS, dan beberapa pecahan mereka lainnya. Saya cenderung menilai rendah penggunaan agama sebagai alat tawar politik. Entahlah, ada semacam perasaan tidak etis melihat para umat taat yang dibimbing para ulama, kyai, para sosok berjubah dan berjenggot untuk memilih posisi politik dengan tawaran surga.

Lagipula, saya melihat para kader partai agama ini, khususnya yang duduk di Dewan Perwakilan, juga tidak mencerminkan pesan agama yang mereka gembar-gemborkan. Mereka masih menjadi pendukung keputusan yang merusak alam, masih sering bertengkar dengan sesama kader mereka sendiri, masih suka mengklaim kebenaran sebagai monopoli mereka, ah sudahlah…

Lalu PDIP, partai besar, potret oposisi mulai dari masa lalu di orde baru hingga saat ini saat ketua umum mereka hanya jadi pemenang kedua pada pemilihan presiden. Dan celakanya, tidak ada trofi untuk pemenang kedua di sini.

PDIP juga belum mendapat simpati saya. Masih tenggelam dalam bayang-bayang citra Soekarno. Menjadi oposisi dengan prinsip ‘asal mengkritik pemerintah’ juga bukan sikap yang bagus. Sementara ketika ketua umum mereka mendapat kesempatan menjadi pemimpin, tokh tidak banyak yang bisa dibanggakan.

Lalu bagaimana dengan Partai para mantan Jendral? itu kita bahas nanti, bersamaan dengan topik calon presiden. tunggu saja.

***

Baiklah, sekarang kita ke topik Memilih Presiden.

Sudah belasan manusia Indonesia yang sekarang menyatakan diri SIAP menjadi presiden, itu belum termasuk pejabat pemerintahan saat ini yang masih memiliki etika untuk tidak menyatakan terang-terangan ingin menjabat kembali.

Kita sebut saja, SBY, (mungkin) Jusuf Kalla, Megawati, Sultan Hamengkubowono, Wiranto, Prabowo, Hidayat Nurwahid, dan banyak lagi.

Lalu saya pilih siapa?

Sekali lagi, ini pendapat pribadi. Untuk SBY, saya mengagumi integritas beliau, meski kekurangan beliau adalah kompromi terlalu banyak. Akibatnya muncul kesan tidak tegas, kesan yang sebenarnya jarang ditemui pada pemimpin dari kalangan militer.

Megawati, ah, sama seperti penilaian saya terhadap PDIP, maka seperti itu pendapat saya tentang si Ibu.

Yusuf Kalla, sama dengan golkar.

Sultan Hamengkubowono, yang baru saja mengumumkan kesiapannya. Banyak teman saya memandang positif majunya sultan. Mengambil contoh kepemimpinan jogja yang dianggap bagus, menyenangkan rakyat banyak dan sebut saja, bijaksana, Sultan dianggap tepat sebagai pemimpin negara.

Mungkin bagus, mungkin pula tidak. Jangan lupa, masyarakat jogja adalah masyarakat tradisional yang memang mematuhi apa kata sultan tanpa kecuali. Namun Indonesia secara keseluruhan bukan hanya tidak sama, tapi juga sama sekali berbeda dengan Joghaj yang mungil dan gampang diatur. Saya tidak bisa membanyakkan Sultan Jogja mampu mengatasi kesemrawutan di kawasan Kelayan Banjarmasin, apalagi Indonesia.

Para mantan Jedral lainnya. Buat para mantan jendral ini, saya cenderung berpikir ini hanya semacam kerinduan pada masa kekuasaan dulu. Mereka rasa mereka masih bisa. Itu saja. Mereka sudah diberi senjata dan kesempatan menembak sasaran yang benar, dulu. Entah mereka terlalu malas menembak, atau membidik sasaran yang salah, saya merasa tidaklah bijaksana memberikan mereka senjata lagi, apalagi yang lebih besar…

Lalu siapa yang kamu pilih Dil?

Kalau berpikir secara ideal, mau tidak mau saya akan mengambil keputusan Golput. Saya mengakui saya termasuk golongan yang pesimis dengan kondisi politik indonesia saat ini.

Kamu tidak bisa menjadi wartawan politik selama 4 tahun tanpa menjadi manusia pesimis, atau lebih parah, mati rasa dan hati.

Saya tidak ingin membebani moral saya dengan pertanggungjawaban jika memilih orang yang salah dan menyakiti keluarga, teman, dan tetangga-tetangga saya sebagai bagian dari rakyat ketika orang yang saya pilih duduk di posisi penentu kebijakan baik dari Istana Negara, Kantor Gubernur, Bupati, Walikota ataupun gedung yang menamakan dirinya Kantor pada wakil rakyat.

Sama seperti ketika kamu bersentuhan dengan dunia hukum Indonesia dan harus menjadi manusia yang meyakini keadilan belum ada di negara ini, maka seperti itulah perasaan saya terhadap politik saat ini.

Jadi kamu tidak memilih?

Belum tentu.

Saya bisa menjadi manusia pragmatis.

saya bisa berpikir, entah saya memilih atau tidak, proses ini akan tetap berjalan. Pasti akan ada anggota DPR/D baru, pasti akan ada presiden yang terpilih, gubernur, walikota dan bupati.

Saya bisa menjadi manusia dengan pertimbangan moral dikesampingkan dan pertimbangan untung rugi dikedepankan.

Kalau begitu, saya mungkin akan memilih SBY lagi, karena SBY selama masa pemerintahannya telah menaikkan gaji guru hingga berjuta-juta rupiah. Belum termasuk rencana kenaikan-kenaikan lainnya. Kenapa mesti guru? tentu saja, Orang tua saya keduanya guru, saya (baru jadi) guru, calon istri saya (saya harap) guru, beh, alasan apa lagi?

Bagaimana dengan anggota DPR?

Ada tetangga saya mencalonkan diri jadi anggota legislatif. Saya akan memilih dia (partainya). Menyenangkan tentu memiliki tetangga dekat yang dapat menjadi sumber informasi dari dalam mengenai APBN dan APBD. Mengajukan usulan perbaikan jalan komplek perumahan saya dan perbaikan gedung sekolah saya tentu tidak sulit lagi.

Lalu gubernur dan bupati?

Nah, ini jujur saja saya belum menentukan pilihan, ada tawaran yang menarik buat saya?

Note: Image dari photofunia dengan editing semaunya